Misteri Stan PKL Lenyap di Kawasan "Malioboro" Tasikmalaya, Nasib Pedagang Merana...

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Proyek pedestrian Malioboro dan Braga-nya Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, di Jalan HZ Mustofa dan Cihideung sudah rampung dan direspons positif masyarakat. 

Namun, konsep kawasan pedestrian itu terlihat masih setengah-setengah dengan munculnya permasalahan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum selesai sesuai janji Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.

Bahkan, beberapa rentetan stan PKL modern yang sempat terpasang di kawasan Malioboro tersebut mendadak hilang dan masih misteri keberadaannya sampai sekarang.

Baca juga: Sopir Angkot di Tasikmalaya Mengamuk Hantam Ketua RT dengan Martil dan Linggis

Padahal sejatinya stan dengan bentuk minimalis modern itu diperuntukkan bagi PKL setempat dari bantuan Bank BJB Tasikmalaya dan hanya terpasang sehari saja saat itu.

Kini, nasib para PKL di HZ Mustofa dan Cihideung masih belum jelas dan seakan "digantung" apakah bisa kembali ke lokasi semula atau tidak.

"Kami di sini digantung nasib kami, Pak. Waktu itu kami sudah bahagia ada stan PKL bagus banget buat diisi oleh kami. Eh, sehari sudah dibongkar lagi dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi di Jalan HZ (Mustofa)," jelas Nining (52), salah seorang PKL di Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Kamis (7/12/2022).

Baca juga: Kronologi Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Pelaku Tewas

Hal serupa diutarakan Ketua PKL pedestrian Cihideung sebagai Braga-nya Kota Tasikmalaya, Adang Sutiawan. 

Adang mengaku, nasib para pedagang seolah dibiaskan meski pihaknya sudah menagih janji Wali Kota Tasikmalaya sebelumnya yang menjanjikan PKL akan kembali ke kawasan pedestrian.

Namun, sampai sekarang keputusan penataan para pedagang oleh pemerintah masih menggantung dan tak memerhatikan nasib para pedagang selama ini.

"Kita sempat berjualan seperti biasa di Jalan Cihideung, tapi belum ada penataan yang pasti dan dilarang lagi (berjualan). Kami sudah berbicara dengan Pak Asda sebagai ketua tim koordinator proyek pedestrian, tapi katanya akan dirapatkan," tutur Adang.

Selama ini, sambung dia, belum ada kepastian formulasi PKL. Padahal sebelumnya, titik-titik tempatnya sudah disetujui Pemkot Tasikmalaya. 

"Kalau jumlah sudah sesuai ada 304 PKL. Itu sudah sesuai dengan (dinas) Indag," tambah Adang.

Tunggu hasil kajian Dinas PUTR Kota Tasikmalaya

Menanggapi hal itu, Asisten Daerah (Asda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil kajian estetika dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) wilayahnya untuk penempatan para PKL.

Sehingga kajian itu nantinya akan memutuskan penempatan PKL supaya lebih tertata dan tak akan menimbulkan kesan kumuh serta disediakan stan khusus yang lebih menarik sesuai kawasan pedestrian.

"Nanti jumlah PKL-nya diutamakan yang sudah terdata. Dinas PUTR, penentuan estetika. Maksimalnya (Jumlah PKL) sedang dikaji dan ada deadline. Sekarang masih menunggu dari Dinas PUTR. Bisa naik kelas PKL nantinya. Ini memang harus hati-hati dan (kalau) mengacu aturan seharusnya bisa," ujar Tedi.

Meski demikian, pihaknya meyakini nantinya Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah, akan memutuskan jalan keluarnya yang menguntungkan semua pihak termasuk para PKL.

Soalnya, permasalahan ini muncul saat adanya pergantian kepala daerah dari Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf sebelumnya ke Penjabat Wali Kota saat ini.

"Permasalahannya ini sudah dipahami oleh para PKL. Tapi prinsipnya saya yakin pimpinan akan mengeluarkan kebijakan yang semuanya menguntungkan. Para PKL dan masyarakat penghuni dan pemilik toko, karena butuh PKL, sebagai magnet. Warga setempat harus kita hormati juga," pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan PKL Jalan Cihideung berunjuk rasa di kawasan pedestrian "Braga"-nya Kota Tasikmalaya, menagih janji mantan Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf pada Senin (21/11/2022).

PKL sebelumnya dijanjikan akan kembali ke lapaknya masing-masing usai proyek pedestrian selesai oleh Pemkot Tasikmalaya, tapi sesudah proyek selesai selama 6 bulan terakhir malah tak diizinkan kembali berdagang.

"Kami terpaksa turun ke jalan memperjuangkan nasib kami. Kami sudah lelah. Kami tagih janji Pak Yusuf (mantan wali kota Tasikmalaya). Kami sudah 6 bulan tak dapat penghasilan, bagaimana ini? Wali Kota Tasikmalaya pembohong," jelas Ketua PKL Cihideung, Adang Sutiawan.