Soal Larangan "Social Commerce", Konsumen: Aturannya Diperketat, Bukan Langsung Tutup

CIANJUR, KOMPAS.com – Sejak dua tahun terakhir, Fithri Nuril Fadhlina (42) memilih belanja kebutuhan sehari-hari secara online.

Warga Cianjur, Jawa Barat, ini memilih social commerce karena bisa mendapatkan banyak keuntungan.

Baca juga: Saat Konsumen Tak Setuju Larangan Jualan di Social Commerce: Rugikan UMKM dan Pedagang Kecil yang Tengah Merintis

Selain cara belanja yang mudah dan efisien, harga yang ditawarkan juga menggugah dengan kualitas produk yang tidak mengecewakan. 

Baca juga: Alasan Social Commerce dan E-commerce Perlu Dipisah

“Seperti di TikTok ya, apalagi kalau yang live itu harganya sangat murah. Kualitas barang-barangnya juga bagus,” kata Fithri kepada Kompas.com, Rabu (27/9/2023). 

Baca juga: Sayangkan Larangan Jualan di Social Commerce, Konsumen: Padahal Harganya Lebih Murah

Sebagai konsumen, sejauh ini Fithri tidak pernah kecewa saat menggunakan TikTok.

Ini karena sebelum memutuskan membeli, dia terlebih dahulu mengecek reputasi toko atau penjual dan mencermati deskripsi produk.

"Termasuk melihat ulasan-ulasan produknya juga. Nah, kalau belanja yang di live itu kelebihannya kita bisa melihat detil barangnya,” ujar dia.

Karena itu, Fithri keberatan dengan keputusan pemerintah yang melarang transaksi jual beli di platform media sosial tersebut.

Menurut dia, langkah tersebut kurang tepat, bahkan bisa merugikan masyarakat tertentu. 

“Jelas tidak setuju. Pemerintah tidak bisa serta merta menutup atau melarang. Harusnya win-win solution kebijakannya,” kata dia.

Fithri menilai pemerintah sejatinya harus mencari cara atau kebijakan yang lebih solutif dalam menyikapi tren ini, karena bagaimana pun perilaku konsumen juga telah berubah drastis.

“Aturannya diperketat saja, bukan langsung ditutup seperti itu. Kan yang jualan di sana juga banyak yang juga pelaku UMKM, berarti sama saja mematikan usaha mereka,” ujar Fithri.

Hal senada disampaikan warga Cianjur lainnya, Ani Noviasari (43). Dia menilai, langkah yang diambil pemerintah tidak esensial dan bisa mematikan kreativitas pelaku usaha.

"Pedagang-pedagang jajanan saya lihat pada live sekarang, itu kan sangat kreatif. Namun, tiba-tiba akan ditutup seperti ini. Harusnya kreativitas mereka lebih difasilitasi oleh pemerintah,” ujar Ani.

Pemerintah juga seharunya mempertimbangkan suara konsumen yang selama ini mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui belanja online tersebut.