"Padahal yang tahu masalah kan tokoh tokoh lokal, yang mengerti problem kepemimpinan daerah, kerena apa? karena mau menguasai semuanya lagi seperti jaman dulu."
"Kita ingin kembalikan demokrasi adalah hak yag dikembalikan ke daerah," ujar dia.
Padahal lanjut Muhaimin, sistem sentralisasi sempat dihapus ketika masanya Presiden Abdurahman Wahid.
Bahkan klaim, kata Muhaimin, Presiden Wahid sampai membuat Kementerian Otonomi Daerah untuk meratakan pembangunan dan kesejahteraan.
"Ada keseimbangan dan lebih salah lagi sekarang anggarannya 80 persen pusat, dan itu bocor."
"Kita harus kembalikan 50 persen 50 persen, malah lebih bagus lagi daerah lebih banyak," kata dia.
Baca juga: Muhaimin Tantang Prabowo-Gibran Mundur seperti Mahfud MD
Jika sistem sentralisasi berlanjut akan merugikan banyak pihak, bahkan bisa terjadi praktik korupsi dari setiap proyek.
"Belanjanya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas di lapangannya."
"Petani butuh alat tertentu, malah yang dibelanjakan oleh pusat alat lainnya, karena untungnya lebih banyak di situ, ini gak boleh terjadi lagi," ucap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.