Editor
Zulkifli menyatakan bahwa pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membenahi segala aspek demi mewujudkan clear and clean government.
"Mulai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, itu menjadi something (sesuatu)," ungkap Zulkifli dikutip dari Antara.
Sementara itu, Hanif Faisol menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan penegakan aturan tanpa pandang bulu, sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah evaluasi terkait penggunaan lanskap.
"Langkah-langkah secara sistematis dan struktural untuk mengembalikan fungsi DAS (daerah aliran sungai) hulu menjadi sangat penting," kata Hanif Faisol.
Deputi Bidang Gakkum Kementerian LH, Irjen Rizal Irawan, menjelaskan bahwa sembilan lokasi tersebut disegel dan tidak boleh beroperasi hingga hasil kajian dari ahli keluar sekitar dua pekan ke depan.
Baca juga: Selain di Sentul, Zulhas dan Hanif Segel 6 Tempat Wisata di Puncak Bogor, Ini Daftarnya
"Apakah hanya melengkapi izin, atau melengkapi fasilitas, sarana prasarana, atau mungkin paling parah pembongkaran. Itu ahli yang menentukan," papar Rizal.
Hasil kajian tersebut juga akan menyatakan seberapa besar lokasi-lokasi tersebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
Sebelumnya, Zulhas dan Hanif bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak pada Kamis (6/3/2025), yang dianggap melanggar aturan lingkungan dan menjadi penyebab banjir di Puncak Bogor.
(Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan, Antara)
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang