Pemprov Jabar Tetap Larang Rapat di Hotel, Dedi Mulyadi: Gunakan Kantor, Uangnya untuk Rakyat

KOMPAS.com — Meski pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel untuk kegiatan rapat instansi pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap bersikap tegas untuk melarang praktik tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintah daerah diminta memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia.

"Kita tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat," tegas Dedi dalam video yang diunggah di media sosial, Kamis (12/6/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Sekolah Gratis dan PPDB Tanpa Titipan: “Miskin Bukan Alasan Tidak Sekolah!”

Menurut Dedi, keputusan penting pemerintahan tidak harus selalu dibuat melalui forum-forum rapat formal, apalagi yang digelar di luar kantor.

Ia menilai efisiensi menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

"Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai," ujarnya.

Dedi juga menekankan bahwa anggaran yang selama ini digunakan untuk kegiatan tidak esensial, seperti rapat di hotel, seharusnya dialihkan untuk menyelesaikan persoalan publik yang lebih mendesak.

"Uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan yang tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita," katanya.

Ia menyebutkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, di antaranya tunggakan BPJS, infrastruktur, pendidikan, dan sanitasi lingkungan.

"Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar. Infrastruktur kita belum selesai semua. Anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA. Jaringan irigasi harus terbangun dengan baik. Sanitasi lingkungan harus tertata," tutur Dedi.

Dalam konteks itu, Dedi menilai efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tetapi bentuk nyata keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat.

Baca juga: Soroti Jeratan Utang Rakyat Kecil di Jabar, Dedi Mulyadi: Duit PKH Dipakai Bayar Bank Emok

"Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Itu saja," ujarnya.

Sebagai penutup, Gubernur Dedi Mulyadi kembali menegaskan komitmennya terhadap penggunaan gedung milik pemerintah dalam seluruh aktivitas kedinasan.

"Jadi saya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai gubernur, meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki," pungkasnya.