Dedi Mulyadi Siapkan Rp 60 Miliar Skema BPJS Ketenagakerjaan bagi Ojol hingga Pedagang Asongan

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sekitar Rp 60 miliar untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan program ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah daerah bagi masyarakat yang selama ini terabaikan dari jaminan ketenagakerjaan.

"Anggarannya bertahap. Kami kan hari ini sekitar sisa empat bulan. Berarti kan kalau sisa empat bulan, kurang lebih kami siapin Rp 60 miliar-lah. Rp 60 miliar kami siapin," ujarnya di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/9/2025).

Baca juga: Cek Gedung Sate Pagi Ini, Dedi Mulyadi Nasihati Pendemo Minta Pekerjaan

Ia menerangkan, para pekerja informal yang menerima bantuan program ini mulai dari pengemudi ojek online (ojol), petani, nelayan, kuli panggul, hingga pedagang asongan.

Setiap pekerja informal ini akan ditanggung iuran asuransinya sebesar Rp 201.000 per tahun dengan skema pembiayaan dibagi antara pemerintah provinsi dan daerah serta pihak swasta seperti aplikator transportasi online.

"Kami rencananya ingin dikerjasamakan. Misalnya ada yang kerja sama dengan bupati dan wali kota, tetapi saya juga mau ajak kerja sama dengan aplikator dari ojek online," kata Dedi.

Dedi menjelaskan, selama ini para pekerja informal kesulitan ekonomi karena harus menanggung sendiri biaya pengobatan ketika mengalami kecelakaan kerja.

Baca juga: Minta Anggota DPRD Bandung Turun ke Warga, Farhan: Tangkap Kegelisahan

Ia mencontohkan, seorang pengemudi ojek yang patah kaki hingga diamputasi, harus membayar biaya pengobatan sendiri tanpa perlindungan asuransi.

"Nah nanti itu sudah di-cover oleh asuransi kecelakaan kerja, termasuk kaki palsunya. Kemudian selama dia di rumah sakit, itu ada pengganti penghasilan," tutur Dedi.

Ide ini, kata Dedi, sudah lama dirancang bahkan sejak masih menjabat Bupati Purwakarta.

Pemprov Jabar berharap skema ini bisa berjalan serentak di kabupaten dan kota.

Jika ada daerah yang enggan ikut kerja sama, gubernur menegaskan tidak akan mengalokasikan dana tambahan bagi wilayah tersebut.

"Kalau bupati wali kotanya tidak mau kerja sama, saya enggak akan berikan pada daerah itu. Nanti kalau rakyatnya protes, tanya bupati wali kotanya kenapa enggak mau kerja sama," pungkas Dedi.

Sebelumnya diberitakan, program ini mulai berlaku pada September 2025.

Pada tahap awal, akan menyasar sekitar 3 juta pekerja informal. Jumlah itu akan terus ditingkatkan menjadi 5 juta orang.