Kabupaten Bandung PPKM Level 3, PTM di Sekolah Dibatasi 50 Persen

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 50 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Ruli Hadiana mengatakan, aturan ini dikeluarkan menyusul masuknya wilayah Bandung Raya ke dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Selain itu, penerapan PTM 50 persen juga untuk mengantisipasi penularan Covid-19 varian Omicron yang semakin meningkat.

Baca juga: Ganjil Genap di Kabupaten Bandung Berlaku pada Akhir Pekan, Ini Lokasinya

"Kita terapkan 50 persen, meskipun vaksinasi anak 6-11 di Kabupaten Bandung sudah menginjak 80 persen, sebetulnya itu sudah bisa 100 persen. Tapi kita juga pantau terus perkembangan Omicron, hati-hati lah," katanya Ruli, Selasa (14/2/2022).

Ruli mengatakan, syarat utama dilakukannya PTM 100 persen yaitu vaksin anak sudah mencapai 80 persen.

Sedangkan guru sudah divaksin hingga dosis kedua.

Baca juga: Bandung Raya dan Bodebek Masuk PPKM Level 3, Ini Penjelasan Ridwan Kamil

"Jadi apabila sekolah siswa didiknya itu sudah 80 persen divaksin kemudian tenaga pendidiknya sudah divaksin dua kali termasuk lingkungan sekitarnya, maka dapat disimpulkan memungkinkan untuk 100 persen," ujarnya.

Terkait hal itu, Ruli menyerahkan kepada masing-masing sekolah dalam menerapkan PTM 50 persen ini.

"Kita tetapkan 50 persen, ada yang dalam satu hari dua shift, mungkin yang pertama agak sedikit pagi, kemudian shift ke dua, ada juga yang Senin 50 persen masuk, Selasanya daring. Terpenting, hati-hati lonjakan Omicron," ujarnya.

Ruli menyebut, apabila situasi sudah tidak memungkinkan maka sistem pembelajaran bisa berubah menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Kita lihat perkembangan, kalau ada kondisi yang tidak memungkinkan maka bisa jadi berubah jadi PJJ," kata Ruli.

Ia mengekalim, saat ini data siswa di Kabupaten Bandung yang positif Covid-19 tidak mengkhawatirkan, sehingga PTM 50 persen jadi pilihan pembelajaran.

"PTM ini diperlukan, siswa itu butuh tatap muka, mungkin merasa jenuh PJJ. Tapi kita lihat situasi kondisinya, kan Kabupaten Bandung sebetulnya kalau dari data siswanya tidak ada kekhawatiran, jadi kita PTM saja, pusat sudah mengarahkan ke PTM 50 persen," tuturnya.

Kendati demikian, apabila ada kluster di tingkat siswa atau sekolah, Ruli menyebut, sekolah yang bersangkutan akan dilakukan penutupan sementara.

"Kalau ada sebuah kondisi yang seperti apa, ya kita akan berhentikan proses pembelajaran buat sekolah itu, tak perlu seluruh sekolah di Kabupaten Bandung," ujar Ruli.

Dikhawatirkan timbul kluster di sekolah

Sementara itu, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mengatakan, penerapan PTM 50 persen di Bandung Raya dikhawatirkan menjadi kluster sekolah.

Menurutnya, PTM 50 persen tidak terealisasi dengan baik, karena banyak orang tua yang melarang.

"Jelas kita khawatir, begini sekarang diterapkan PTM 50 persen, ternyata cek di lapangan hanya 25 sampai 30 persen, karena banyak orang tua yang enggak mengizinkan," katanya.

Selain itu, pihaknya menyoroti mulai lalainya pihak sekolah untuk melakukan penelusuran atau tracing bagi siswa atau guru.

"Ketahuan jumlah siswa positif atau tidak, selain dari laporan orang tua, seharusnya sekolah melakukan tracing, supaya jelas. Saya melihat sekarang sekolah-sekolah tidak aktif melakukan itu, saya juga melihat pemerintah Kabupaten Bandung tidak melakukan itu," kata Iwan.

Ia pun meminta pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bandung untuk menerapkan kembali PJJ.

"FAGI berharap 2 minggu ke depan di Bandung Raya yang sudah masuk level 3 pembelajaran di PJJ kan dulu, saya mohon ke Bupati juga. Karena angka Omicron pesat meningkatnya, sedia payung sebelum hujan lah," ungkapnya.