Relokasi Pasar Banjaran, Bupati Dadang Supriatna: Pro Kontra Hal Biasa

Bahkan, hasil audiensi dengan DPRD Kabupaten Bandung, kata dia, sebanyak 7 Fraksi Partai menyepakati agar Pemda berhenti melakukan upaya relokasi.

"Setelah itu kita di fasilitasi oleh DPRD di ruang bamus (badan musyawarah) kita sidang lagi bersama 7 pimpinan Fraksi yang ada di dprd kab bandung yang meliputi Fraksi PKS, Golkar, PAN, Nasdem, PKB, PDI-P, dan Demokrat jadi ada 7 pimpinan fraksi yang ada di situ dan menandatangani upaya pemberhentian proses relokasi karena masih berproses di PTUN," terangnya.

Menurutnya pihak Pemda Kabupaten Bandung dan PT tidak menghormati proses hukum yang tengah berjalan di PTUN dengan status Quo yang dimiliki Pasar Banjaran saat ini.

Bahkan, kata dia, pelanggaran Pemda Kabupaten Bandung dan PT sudah terlihat sejak dikeluarkannya surat edaran dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Bandung yang meminta ratusan personel untuk proses pengamanan relokasi.

"Ini satu kondisi yang dipaksakan karena pada hari ini pun keluar surat edaran oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung untuk mengirim personil kurang lebih 300 orang itu meliputi TNI, Polri dan ada juga dimasukan Ormas. Artinya apa ini adalah dengan secara tidak langsung membenturkan antara masyarakat pedagang pasar dengan masyarakat secara kolerasinya ada apa di balik Pemda Kabupaten Bandung ini seperti itu," ujarnya.

Baca juga: Kawal Relokasi Pasar Banjaran, 525 Personel Gabungan Diterjunkan

Tanggapan Bupati Bandung

Ditemui di lokasi yang sama, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, meski saat ini Pasar Banjaran masih berstatus quo, Dadang menyebut pro dan kontra merupakan hal yang biasa.

"Mudah-mudahan pelaksanannya bisa berjalan dengan baik. Dan saya paham dan memahami bagi yang pro dan kontra, itu hal yang biasa dan tentu ini semata-mata demi kebaikan semuanya," katanya.

Menurutnya, pelaksanaan revitalisasi Pasar Banjaran bukanlah program untuk kepentingan pribadi.

"Ini untuk kepentingan bersama, terutama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung," kata Dadang.

Ia meyakini, proses yang berlangsung hari ini bisa berjalan sukses.

"Insya Allah bisa berjalan dengan baik dan sukses," katanya.