"Kami juga minta pengusaha untuk ikuti keputusan ini. Jika tidak, tentu akan ada sanksi, mulai teguran sampai pencabutan izin operasional seperti dalam UU nomor 23," tandasnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jabar, Teppy Wawan Dharmawan mengungkapkan, penetapan UMP merupakan kewenangan gubernur.
"Alpa kami itu 0,25 persen dari range 0,1 sampai 0,3 persen di Jabar. Hitungannya, nilai inflasi (2,35 persen) ditambah pertumbuhan ekonomi (4,86 persen) dan alpa (0,25 persen). Jadi, UMP itu hasil dari inflasi + (PE x Alpa) = 0,3565," jelasnya.
Dia melanjutkan, UMP Jabar 2023 sebesar Rp 1.986.670,17, sehingga penyesuaian nilai upah minimum 0,3565, maka hasil UMP 2024 sebesar Rp 2.057.495.
"Jadi, UMP Jabar kenaikannya secara umum dari tahun lalu sebesar 3,57 persen," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.