Editor
"Kami juga minta pengusaha untuk ikuti keputusan ini. Jika tidak, tentu akan ada sanksi, mulai teguran sampai pencabutan izin operasional seperti dalam UU nomor 23," tandasnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jabar, Teppy Wawan Dharmawan mengungkapkan, penetapan UMP merupakan kewenangan gubernur.
"Alpa kami itu 0,25 persen dari range 0,1 sampai 0,3 persen di Jabar. Hitungannya, nilai inflasi (2,35 persen) ditambah pertumbuhan ekonomi (4,86 persen) dan alpa (0,25 persen). Jadi, UMP itu hasil dari inflasi + (PE x Alpa) = 0,3565," jelasnya.
Dia melanjutkan, UMP Jabar 2023 sebesar Rp 1.986.670,17, sehingga penyesuaian nilai upah minimum 0,3565, maka hasil UMP 2024 sebesar Rp 2.057.495.
"Jadi, UMP Jabar kenaikannya secara umum dari tahun lalu sebesar 3,57 persen," pungkasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang