Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fakta Tes Kehamilan Siswi SMA di Cianjur, dari Hasil Mufakat, Disdik-Bupati Buka Suara

Kompas.com, 24 Januari 2025, 06:58 WIB
Firman Taufiqurrahman,
Eris Eka Jaya

Tim Redaksi

CIANJUR, KOMPAS.com – SMA Sulthan Baruna, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah video tes kehamilan siswinya beredar luas di media sosial.

Kebijakan yang telah berjalan selama dua tahun tersebut menuai beragam reaksi publik.

Sebagian mendukungnya sebagai langkah antisipasi, tetapi tidak sedikit yang menilai tindakan tersebut berlebihan.

Menurut pengakuan pihak sekolah, video itu pertama kali diunggah oleh salah seorang guru.

Meski kini telah dihapus karena menimbulkan polemik, video tersebut telanjur menyebar di media sosial dan menjadi viral.

Baca juga: Heboh soal Siswi SMA di Cianjur Jalani Tes Kehamilan, Ini Penjelasan Sekolah

Berikut fakta soal tes kehamilan siswi SMA Sulthan Baruna yang Kompas.com rangkum:

Viral di media sosial

Warganet dihebohkan dengan beredarnya video yang menarasikan siswi SMA di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjalani tes kehamilan di sekolah.

Video berdurasi 19 detik itu memperlihatkan sejumlah siswi berseragam putih abu, didampingi guru, sedang menjalani tes urine menggunakan test pack di toilet.

Berdasarkan narasi yang disematkan dalam video tersebut, lokasi kejadian berada di lingkungan SMA Sulthan Baruna, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur.

Kepala SMA Sulthan Baruna, Sarman, saat dikonfirmasi membenarkan lokasi dalam video tersebut adalah di sekolahnya.

Namun, menurut dia, narasi yang beredar dalam video itu tidak sepenuhnya akurat.

“Narasi tes kehamilan terlalu vulgar sehingga terkesan di sekolah kami ada siswi yang hamil sehingga dilakukan tes. Padahal, yang sebenarnya dilakukan adalah tes urine sebagai langkah pencegahan," jelas Sarman kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Sarman mengaku tidak dapat membendung persepsi publik terhadap kebijakan atau program di sekolahnya.

Ia juga menegaskan bahwa video tersebut tidak diunggah oleh pihak sekolah, melainkan merupakan inisiatif pribadi dari salah satu guru.

"Gurunya sudah kami panggil untuk dimintai keterangan dan videonya juga sudah dihapus dari akun TikTok-nya. Namun, kami tidak bisa mencegah jika ada pihak lain yang mengunggah ulang," katanya.

Meskipun menuai polemik, tes kehamilan di SMA Sulthan Baruna Cikadu, Cianjur, dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara warga sekolah dan orang tua siswa.

Baca juga: Respons Disdik Jabar soal Tes Kehamilan Siswi SMA di Cianjur, Sayangkan Jadi Konsumsi Publik

Kebijakan hasil mufakat

Menurut kepala sekolah, Sarman, program tersebut telah berjalan selama dua tahun dan rutin dilaksanakan dua kali setahun untuk seluruh siswi.

"Tujuannya adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu langkah pencegahannya adalah dengan melakukan tes seperti ini," ucapnya.

Meski demikian, Sarman mengakui program ini dilatarbelakangi kasus kehamilan salah seorang siswi yang terjadi tiga tahun lalu.

"Pada waktu itu, ada orang tua siswi yang datang ke sekolah dan menyampaikan rencana menikahkan anaknya karena ada kenakalan-lah, begitu," ucap dia.

Berdasarkan kejadian tersebut, pihak sekolah mengadakan musyawarah dengan para orangtua siswa.

Hasilnya, disepakati pelaksanaan program tes urine sebagai upaya pencegahan.

Namun, Sarman menegaskan, tes urine ini tidak hanya dilatarbelakangi kasus tersebut, tetapi juga dirancang sebagai langkah preventif mencegah pergaulan bebas di kalangan siswa.

"Alhamdulillah, selama dua tahun program ini berjalan, tidak ada temuan yang mengindikasikan hal-hal negatif (siswi hamil)," ujarnya.

Tak hanya memicu polemik di kalangan publik, program tes kehamilan di SMA Sulthan Baruna Cianjur juga menarik perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Ilustrasi apa saja tanda awal hamil?Shutterstock/fizkes Ilustrasi apa saja tanda awal hamil?

Disdik angkat bicara

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat, Nonong Winarni, menyampaikan pihaknya telah melayangkan surat kepada kepala sekolah terkait untuk dimintai keterangan.

"Sudah kami panggil (kepala sekolah). Kami undanglah untuk mendengarkan langsung penjelasan terkait kegiatan tersebut," ujar Nonong kepada Kompas.com di Pendopo Bupati Cianjur, Kamis (23/1/2025) petang.

Menurut Nonong, pihak sekolah tidak dilarang untuk menerapkan kebijakan atau program tertentu selama program tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan karakter siswa.

"Setiap sekolah memiliki kebijakan internal masing-masing, dengan cara, strategi, dan metode yang berbeda, sesuai dengan karakter lingkungan dan warga sekolah," katanya.

Namun, Nonong menekankan kebijakan apa pun harus dilaksanakan secara baik, selektif, dan tidak melanggar hak privasi siswa.

"Jika kebijakan tersebut merupakan bagian dari program sekolah, silakan. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan tertutup dan tidak mengganggu hak privasi siswa," ujar dia.

Oleh karena itu, setiap program sekolah harus dilaksanakan secara mendidik, tidak melukai perasaan siswa, dan berdasarkan kesepakatan bersama antara warga sekolah, termasuk orang tua siswa.

"Program ini mungkin memiliki tujuan yang baik. Namun, menjadi tidak baik dan sangat disayangkan jika kegiatan yang seharusnya bersifat privasi justru diunggah ke media sosial," ucapnya.

Nonong juga menegaskan bahwa hasil dari tes tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan internal sekolah dan tidak untuk konsumsi publik, termasuk dalam proses pelaksanaannya.

Baca juga: Bupati Cianjur Buka Suara soal Tes Kehamilan Siswi SMA

Dukungan Bupati Cianjur

Sikap tegas ditunjukkan Bupati Cianjur, Herman Suherman, dengan mendukung program tes kehamilan di SMA Sulthan Baruna.

Namun, Herman menyayangkan program yang baik tersebut diunggah ke media sosial sehingga menjadi konsumsi publik dan menuai polemik.

"Tujuannya bagus, sebagai langkah antisipasi. Hanya saja, cara penyampaiannya kurang tepat. Jangan dipublikasikan, cukup untuk kepentingan internal sekolah," ujar Herman kepada Kompas.com di Pendopo Bupati, Kamis (23/1/2025).

Herman bahkan berharap kebijakan serupa dapat diterapkan di sekolah lain sebagai langkah pencegahan dan peringatan bagi siswa agar tidak terjerumus dalam perbuatan negatif.

"Silakan dilanjutkan karena menurut saya dampaknya positif. Anak-anak jadi lebih bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik," katanya.

Menurut Herman, kenakalan dan pergaulan bebas di kalangan remaja atau pelajar harus menjadi perhatian serius dan memerlukan keterlibatan semua pihak.

"Terutama keluarga, ya, karena keluarga adalah pilar utama dalam mendidik dan mengawasi anak. Orangtua memiliki peran yang sangat penting, pendidikan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak sekolah," ucapnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit
Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit
Bandung
Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh
Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh
Bandung
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Bandung
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Bandung
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Bandung
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau