Polda Jabar Dilaporkan ke Kompolnas atas Dugaan Upaya Kriminalisasi 40 Ulama

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya, Jawa Barat, secara resmi melaporkan dugaan kriminalisasi terhadap para ulama di Kabupaten Tasikmalaya oleh Kepolisian Daerah (Polda Jabar) Jawa Barat kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Rabu (16/4/2025).

Laporan dugaan kriminalisasi ulama demi kepentingan salah satu calon pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya ini diterima langsung oleh Komisioner Kompolnas RI Choirul Anam dan Gufron Mabruri.

Koordinator Tim Pembela Ulama Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, menyampaikan kepada Kompolnas terdapat dugaan kuat upaya kriminalisasi terhadap ulama yang ditengarai sebagai bentuk intimidasi terhadap para pendukung salah satu pasangan calon dalam PSU kepala daerah di Tasikmalaya.

Dugaan ini mencuat dari indikasi ketidakprofesionalan aparat kepolisian dalam menangani pengaduan perkara penyelewengan dana hibah tahun 2023 oleh sejumlah lembaga keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya.

"Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa beberapa lembaga keagamaan seperti FKDT, FPP, dan DMI, dilaporkan terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah yang diduga dimanfaatkan untuk mendukung kemenangan pasangan calon Ai-Iip dalam PSU tersebut," kata Andi kepada Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Andi menambahkan, setelah mendengarkan uraian laporan dan menerima sejumlah dokumen pendukung, Komisioner Kompolnas menyatakan akan melakukan pendalaman terhadap data yang disampaikan.

Komisioner juga menyoroti beberapa kejanggalan dalam penanganan perkara oleh Polda Jawa Barat, khususnya terkait prosedur penanganan perkara yang menyangkut pemilu kepala daerah, yang seharusnya ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan bukan hanya oleh kepolisian semata.

"Sebagai tindak lanjut, Kompolnas menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan mengirimkan surat resmi kepada Bareskrim Polri guna meminta evaluasi terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar, khususnya terkait penanganan kasus dana hibah tahun 2023," ungkap Andi.

Dengan langkah ini, Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya berharap laporan ini dapat mendorong proses penegakan hukum yang adil dan profesional serta menghindari penggunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan politik praktis.

"Ini untuk menegakkan keadilan sebenar-benarnya," ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Kompolnas Gufron Mabruri membenarkan pihaknya menerima laporan dari Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya terkait dugaan upaya kriminalisasi 40 ulama.

"Iya, betul," singkat Gufron via WhatsApp, Rabu (16/4/2025).

Pelaporan ke Kompolnas ini merupakan buntut pemanggilan polisi kepada puluhan ulama Tasikmalaya, Jawa Barat, tentang penggunaan dana hibah yang ditangani Polda Jabar berlokasi di Polres Tasikmalaya Kota semakin terus bergulir.

Meskipun telah dihentikan pemanggilannya dengan informasi secara lisan oleh Polda Jabar, para ulama lewat para kuasa hukumnya akan melaporkan dugaan tindak pidana fitnah dan penistaan terhadap pelapor.

Soalnya, kuasa hukum para ulama telah mendapatkan bukti dan saksi bahwa pemanggilan 20 ulama dari 40 surat yang dilayangkan polisi berawal dari laporan surat inisial AM, ke Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri RI tertanggal 11 Maret 2025.