Warga Bogor Kini Bisa Urus KTP dan KK Tanpa ke Cibinong, Ini Terobosannya

BOGOR, KOMPAS.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto meluncurkan aplikasi layanan online berbasis web untuk pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Bogor.

Aplikasi bernama SILOKA (Sistem Layanan Online Kependudukan) ini diluncurkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan dasar, seperti pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK), tanpa harus datang ke pusat pemerintahan di Cibinong.

“Tidak bisa masyarakat Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Purwakarta, Karawang harus datang ke Cibinong untuk ngurus KTP dan KK. Tidak bisa masyarakat di perbatasan Lebak Banten, harus datang ke Cibinong untuk ngurus KTP dan KK. Maka, kami sebagai bupati menyelesaikan permasalahan ini,” kata Rudy, Rabu (27/5/2025).

Melalui aplikasi SILOKA, warga dapat melakukan pendaftaran dan booking antrean secara online. Layanan ini juga tersedia di 435 kantor desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Bogor melalui jaringan pelayanan yang terintegrasi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Atur Jam Malam Pelajar, Bupati Bogor: Kita Ingin Rasa Aman

Selama ini, masyarakat dari wilayah seperti Parung Panjang harus menempuh jarak jauh ke Cibinong dan kembali lagi jika dokumen belum lengkap. Dengan layanan baru ini, warga cukup mengurus administrasi kependudukan di wilayah tempat tinggalnya masing-masing.

Rudy menjelaskan, tantangan utama pelayanan publik di Kabupaten Bogor adalah luasnya wilayah, yang terdiri atas 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Oleh karena itu, pemerataan layanan menjadi prioritas.

“Kita baru memiliki 7 UPT yang dapat melakukan cetak KTP, maka tahun ini kami berkomitmen menambah layanan cetak KTP di 40 kecamatan,” ujarnya.

Ia menegaskan, dokumen kependudukan seperti KTP dan KK adalah hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Rudy juga menyebut, sekitar 400 jiwa di Kabupaten Bogor belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Sementara itu, tingginya angka urbanisasi dan migrasi turut memperumit situasi.

“Kadang tahun kemarin masih beralamat di kota kabupaten sebelah, hari ini karena kerjanya pindah ke Bogor butuh pelayanan administrasi kependudukan. Maka pada saat kami memberikan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, mudah-mudahan tidak ada benturan karena tentunya banyak masyarakat yang belum memiliki KTP, jadi pada saat ingin menikmati fasilitas kesehatan menjadi sulit, maka terobosan ini sebagai langkah melayani masyarakat,” beber Rudy.