Lebih dari 200 Peserta PPDB di Jabar Dicoret karena Manipulasi KK

BANDUNG, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Jawa Barat  mencoret lebih dari 200 calon peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan pada tahap I Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2024 jenjang SMA/SMK dan SLB.

Pelaksana Harian Kadisdik Jabar Ade Afriandi mengatakan, ratusan peserta didik yang dicoret tersebut terbukti melakukan kecurangan dengan memanipulasi domisili di Kartu Keluarga (KK).

Baca juga: Buntut Temuan Piagam Palsu, Disdikbud Jateng Bakal Evaluasi Panitia PPDB 2024

"Sudah terbukti di tahap pertama, kami menganulir lebih dari 200 calon peserta didik karena terbukti menggunakan KK di alamat bukan domisili siswa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (2/7/2024).

Baca juga: Hasil Seleksi PPDB Jateng 2024 Diumumkan Pukul 21.00 Malam Ini, Cek di Sini

Ade mengatakan, pemerintah tidak menoleransi segala tindakan kecurangan pada PPDB 2024.

Bahkan, jika calon peserta didik tersebut telah dinyatakan lulus, tapi terbukti curang, maka akan dicoret langsung PPDB.

"Jika melanggar, kami akan tindak," tambahnya.

PPDB Tahap II

PPDB tahap II telah dibuka dan memasuki tahapan tes kemampuan prestasi calon peserta didik yang  digelar pada 1-2 Juli 2024. 

Pada tahap II ini dibuka tiga jalur pendaftaran, yakni jalur prestasi (akademik, olahraga, dan seni), jalur afirmasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) serta jalur perpindahan tugas orang tua. 

Sedangkan untuk uji kemampuan, ditujukan kepada peserta yang mendaftar melalui jalur prestasi olahraga dan seni untuk SMA dan tes kemampuan bakat bagi SMK.

"Tes akan dilakukan di sekolah pilihan pertama dengan tim penguji langsung oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan," ucap Ade.

Adapun  jumlah calon peserta didik yang telah mendaftar pada PPDB tahap II mencapai 207.183 orang.  

"Jumlah itu telah melebihi kuota, yakni 162.673 CPD untuk seluruh SMA, SMK dan SLB di Jabar," terang Ade.

Hasil tes PPDB tahap II akan dilakukan pada 5 Juli 2024. 

Ade berpesan bagi peserta didik yang tidak lolos untuk tidak memaksakan diri masuk ke sekolah yang diinginkan bahkan sampai melanggar aturan.

"Yang terpenting adalah sekolah, baik di negeri atau swasta," kata Ade.