Inspektorat Klaim Pemkot Sukabumi Tak Punya Utang, DPRD Minta Segera Selesaikan

SUKABUMI, KOMPAS.com - Inspektorat Kota Sukabumi mengklaim pemerintah kota (Pemkot) tak punya utang terhadap 9 perusahaan yang mengklaim menjadi vendor makan-minum serta travel atau jasa kegiatan. Perusahaan tersebut terdiri dari 8 CV dan 1 PT. 

Hal itu diungkap Agus Darojatun, Wakil Penanggung Jawab Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Kota Sukabumi dalam agenda hearing DPRD Kota Sukabumi dengan perusahaan vendor atau penyedia jasa.

Agus mengungkapkan, sebelum agenda hearing pada Senin (1/7/2024), tim-nya sudah meminta perusahaan tersebut untuk membuktikan pemda mempunyai utang terhadap mereka.

Baca juga: Pengadaan Mamin di Pemkot Sukabumi Belum Dibayar, Vendor Curhat Rumah Terancam Disita

“Kami sudah meminta PT membuktikan bahwa itu utang pemda, kita minta invoice seluruh perjalanan ataupun yang sifatnya dana talang, bukti transfer yang ada di bagian humpro (Humas Protokoler) saat itu kita tidak menerima. Dan kita yakini itu hanya utang piutang perorangan bukan utang pemda,” kata Agus saat berada di ruang rapat DPRD Kota Sukabumi, Senin (1/7/2024) siang.

Kemudian untuk ke-8 CV, menurut Agus, ia tak menyakini bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) saat itu.

“Setiap kegiatan yang ditalangi dana itu kita tidak pernah menerima bukti. Akhirnya kita menyimpulkan itu tidak jadi dana atau utang pemkot ke para vendor,” lanjut Agus.

Baca juga: Pengakuan Sopir Bus yang Lindas 2 Anggota Drum Band di Sukabumi, Tak Berniat Kabur tapi...

Pihak CV mengakui telah menerima pembayaran sebagian dari total utang Rp 3,6 miliar. Namun kata Agus hal itu tidak pernah tercantum dalam APBD.

“Pembayaran yang dilakukan itu tidak tercantum dalam APBD,” papar Agus.

Sementara pihak PT mengklaim ada sekira Rp 930 Juta sisa utang pemkot, sejak kerja sama 2016 lalu.

Tanggapan DPRD Kota Sukabumi

Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Momi Soraya, meminta agar permasalahan tersebut tak berlarut dan bisa diselesaikan Pemkot.

“Kalo bisa diselesaikan sama Pemkot lebih baik,” tutur Momi pada awak media selepas agenda hearing di ruangan rapat DPRD Kota Sukabumi, Senin (1/7/2024).

Ia menjelaskan, alasan mengapa persoalan itu lebih baik diselesaikan Pemkot terlebih dahulu. Sebab dalam forum hearing disinggung nama-nama perorangan dari Humas dan Protokoler (Humpro) Kota Sukabumi pada masa itu. 

“Itu kan orang Pemkot (disebut), berarti Pemkot dulu (selesaikan secara) internal,” jelas Momi.

Persoalan tersebut, sambung Momi, akan terus berlanjut. Pihaknya juga meminta salinan SPK yang dipegang perusahaan tersebut. Hanya saja saat hearing pada Senin (1/7/2024) belum ada titik temu.

“CV dan PT klaim ada SPK, kita minta kita dan akan tindak lanjuti dengan pihak-pihak yang tadi disebut ada yang menyerahkan uang, ada yang menerima, kita tindak lanjuti lagi intinya,” tegas Momi.