Banyak PLUT yang Minim Aktivitas, Kemenkop-UKM Turun Tangan

BANDUNG, KOMPAS.com - Tak sedikit Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di beberapa daerah tidak berjalan atau tidak memiliki aktivitas.

Padahal, PLUT merupakan salah satu wadah untuk mendorong dan membuat UMKM di wilayah tersebut berkembang.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementrian Koperasi dan UKM, Yulius, mengatakan, dari 100 PLUT yang ada di Indonesia, PLUT Kabupaten Bandung menjadi salah satu yang paling aktif.

"Kami punya 100 lebih hanya kebanyakan PLUT itu aktivitasnya belum sejalan dengan apa yang kami inginkan."

"Artinya, kami sering berkunjung, tapi banyak PLUT yang isinya hanya gedung aja, tidak ada aktivitas."

Yulius mengungkapkan hal ini saat ditemui di Gedung PLUT Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

Baca juga: Jamkrindo Tingkatkan Peran dalam Pengembangan UMKM

Saat ini, pihaknya bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN) tengah berupaya mendorong PLUT di setiap Kabupaten/Kota agar berjalan sesuai dengan peruntukannya.

Adanya kerja sama dengan BSN, tidak hanya akan membuat PLUT semakin aktif dalam berkegiatan, tetapi juga diharapkan bisa membuat kualitas UMKM semakin meningkat.

Nantinya, di setiap PLUT Kabupaten/Kota mulai mengadakan kegiatan pelatihan bagi UMKM, formalisasi usaha, sertifikasi, sampah ke pengadaan fasilitas hukum.

Selain itu, hadirnya BSN dalam pengembangan di PLUT, lanjut Yulius, bisa menyentuh sampai ke proses pemasaran yang tengah dilakukan oleh UMKM.

"Nanti kami akan kerja sama dengan BSN, jadi banyak kegiatan yang beririsan, saling melengkapi."

"Nanti kami menyediakan tenaga ahli untuk bagaimana membina pemasaran, mengakses keuangan atau KUR."

"Dan, kami mendorong terkait adanya perbankan dan fasilitas hukum. Nanti sertifikasi halal juga, yang formalisasi UMKM juga yang tadi saya bilang fasilitas hukum akan dorong di sini," tutur dia.

Yulius menambahkan, salah satu yang paling menjadi sorotan saat ini, para UMKM kerap mengalami kendala apabila menghadapi proses hukum, terutama saat bersinggungan dengan pengusaha besar.

Baca juga: Peran Perusahaan Krusial untuk Bina UMKM agar Naik Kelas

"Jadi banyak di UMKM ketika berurusan dengan hukum dengan pengusaha besar posisinya sering tidak diuntungkan, nah kami akan melakukan memediasi sehingga teman-teman paham jadi tidak terus diakali," kata dia.

Meski saat ini program tersebut masih bersifat pilot project di PLUT Kabupaten Bandung, Yulius berharap akan menjadi role model bagi PLUT Kabupaten/Kota lainnya.

Ia menyebutkan, PLUT Kabupaten Bandung dipilih menjadi lokasi pilot project lantaran PLUT Kabupaten Bandung sudah menjadi UPTD di bawah Dinas Koperasi dan UMKM.

"Nanti ada di Denpasar juga yang kita kerjasamakan, yang rencananya kita adakan di 100 PLUT, jadi ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir," kata Yulius.